Kakanwil Kemenkumham Jateng Sampaikan Pentingnya Peran Pembimbing Kemasyarakatan Saat Tutup Rakernis Pemasyarakatan

Nusakambangan - Jumat, (08/03) Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) mendapat kesempatan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Tahun 2024 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. 

Berlangsung di Aula Lapas High Risk Karanganyar, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menutup kegiatan yang mengusung tema Pembentukan Pos Bapas Jakarta Utara untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Baca juga: Kepala Rutan Kudus Mendorong Implementasi Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan

"Nusakambangan adalah tempat pilot Project Pemasyarakatan. Di sinilah tempat kita semua jajaran Pemasyarakatan membangun konsep pemikiran, " kata Tejo. 

Ia menilai, tugas dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) PK sangat krusial dalam menentukan proses dan hasil pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Di mana WBP memiliki hak dan kewajiban selama menjalani masa tahanan yang merupakan hasil assessment dari PK.

Baca juga: RUTAN KUDUS HADIRI SECARA VIRTUAL DALAM PENYAMBUTAN ACARA KEHUMASAN SELURUH INSTANSI KUMHAM

"Tugas PK berupa pengawasan dan pendampingan mengutamakan bagaimana WBP diberikan pembinaan kemandirian untuk membuka peluang usaha bekal mereka keluar nanti, " ungkap Kakanwil.

Namun demikian, ia menyatakan masih kurangnya jumlah PK yang ada di lapangan. Terlebih pada daerah Jakarta Utara yang menjadi pembahasan dalam Rakernis ini.

Baca juga: Seorang Nenek Terhapus dari Daftar Penerima Bansos, Camat Langsung Turun Tangan

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara & Keamanan Alfonsus Wisnu Ardianto selaku Ketua Panitia Rakernis menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan standar pelayanan pemasyarakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan dasar hukum dan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan antar Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 

Adapun pada pemaparan materi oleh Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Pujo Harinto dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan mengulik seputar tata cara pelaksanaan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rutan/Lpas/Lapas/LPKA.

Baca juga: Rutan Kudus Maksimalkan Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Dengan "On Call"

Tampak mengikuti acara, Kepala UPT se-Nusakambangan, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.